MAMUJU, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mematangkan penyusunan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan berfokus pada efisiensi anggaran, penguatan pengawasan sumber daya, serta penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp670 juta. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin di Aula DKP Sulbar, Rabu (21/10/2026).
Langkah penyusunan anggaran ini selaras dengan arah pembangunan Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Sekretaris Provinsi Junda Maulana untuk menyelaraskan program perangkat daerah dengan prioritas pembangunan melalui PANCADAYA dan program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak dimaknai sebagai pemotongan belanja semata, melainkan memastikan setiap alokasi program memiliki dampak (outcome) dan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir serta nelayan.
“Dalam menyusun perencanaan anggaran tahun 2027, kita harus benar-benar memperhatikan efisiensi dan memastikan setiap program yang diusulkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan daerah. Usulan program antarbidang teknis tidak boleh tumpang tindih agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Safaruddin.
Selain menyusun target sementara PAD 2027 sebesar Rp670 juta secara realistis, DKP Sulbar juga menyelaraskan programnya dengan program strategis KKP, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan pengembangan perikanan budidaya berskala mini (mini rush).
Di sisi lain, rapat juga mencatat realisasi anggaran DKP Sulbar yang telah mencapai 57,59 persen, sekaligus menekankan pentingnya penguatan bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di darat maupun laut seiring meningkatnya aktivitas penangkapan ikan di wilayah Sulbar. Hasil pembahasan APBD 2027 ini selanjutnya dirangkum sebagai bahan laporan kepada Gubernur Sulbar dan persiapan rapat bersama DPRD Sulbar.
(*/w)
