MAMUJU, Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sulbar untuk mendukung pelaksanaan program Reforma Agraria.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam kunjungan kerja jajaran Kanwil BPN Sulbar ke Kantor Dinas Pangan Daerah Sulbar, Rabu (23/9/2026).
Pembahasan difokuskan pada peran Dinas Pangan dalam mendukung access reform, terutama setelah masyarakat memperoleh kepastian atas aset atau lahan melalui program Reforma Agraria.
Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Daerah Sulbar, Nugroho Hamid, menerima kunjungan tersebut mewakili Kepala Dinas Pangan Daerah Sulbar, Suyuti Marzuki.
Nugroho mengatakan, lahan yang menjadi bagian dari program Reforma Agraria perlu didukung dengan program pemberdayaan agar dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat penerima manfaat.
Pemanfaatan lahan dapat diarahkan untuk pengembangan pertanian, peningkatan produktivitas, penguatan usaha masyarakat, serta pengembangan sumber pangan lokal.
Menurutnya, Reforma Agraria tidak cukup hanya memberikan kepastian dan akses terhadap lahan. Masyarakat juga perlu mendapatkan dukungan agar lahan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah dan memperkuat kemandirian ekonomi.
“Sinergi lintas sektor ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ucap Nugroho.
Koordinasi antara Dinas Pangan dan BPN Sulbar juga diharapkan dapat mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Selain itu, kerja sama tersebut membuka peluang pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lahan secara produktif.
Penguatan sinergi tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemprov Sulbar melalui Panca Daya, khususnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, penguatan sektor pertanian, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
(*/w)
