MAMUJU

Musda IV APDESI Sulbar, Junda Ingatkan Pentingnya Tata Kelola Desa

×

Musda IV APDESI Sulbar, Junda Ingatkan Pentingnya Tata Kelola Desa

Sebarkan artikel ini
Musyawarah Daerah (Musda) IV Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Sulbar.

MAMUJU – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sebanyak 575 desa di Sulbar dinilai menjadi ujung tombak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

Hal itu disampaikan Junda saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Sulbar, mewakili Gubernur Suhardi Duka, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (14/10/2026).

BACA JUGA:  Sekprov Junda Tekankan Pengabdian dan Kolaborasi, DKP Sulbar Langsung Evaluasi Program

Musda bertema “APDESI Kuat dan Tetap Solid” tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi.

Dalam sambutannya, Junda mengatakan berbagai indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga pengangguran, berkaitan erat dengan kondisi masyarakat di desa.

“Tolak ukur keberhasilan pembangunan itu ada di desa. Indikator ekonomi, kemiskinan, IPM, pengangguran, semua diukur dari desa,” ujar Junda.

BACA JUGA:  Data Perlinsos Capai 10,2 Persen, Sulbar Tempati Peringkat Keenam Nasional

Ia menegaskan, kemajuan ekonomi Sulbar tidak akan tercapai apabila pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa belum meningkat.

“575 desa di Sulbar ini ujung tombak. Tidak mungkin ekonomi Sulbar maju kalau ekonomi desa tidak maju,” katanya.

Menurut Junda, penurunan kemiskinan juga harus dimulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

BACA JUGA:  Lima Desa di Sulbar Raih Penghargaan Desa Antikorupsi 2025