MAMUJU, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan peringatan Hari Jadi ke-22 Sulawesi Barat harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka saat memimpin upacara peringatan HUT ke-22 Sulbar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (22/9/2026).
Mengangkat tema “Mengabdi dan Berkarya Bersama Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera**”**, Suhardi mengatakan tema tersebut harus menjadi arah kerja pemerintah, bukan sekadar slogan.
“Mengabdi berarti menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Bagi saya, mengabdi berarti menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan masalah rakyat,” kata Suhardi.
Ia menegaskan setiap program pemerintah harus menghasilkan manfaat yang dapat diukur. Karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka, tetapi harus berdampak pada pendapatan masyarakat, lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.
“Pertumbuhan ekonomi harus mengubah kehidupan rakyat, harus menambah pendapatan, harus membuka lapangan kerja, harus menurunkan kemiskinan dan harus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk hidup layak,” tegasnya.
Suhardi menyebut PDRB per kapita Sulbar meningkat dari sekitar Rp4,45 juta pada awal pembentukan provinsi pada 2004 menjadi sekitar Rp46,65 juta pada 2025.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan perubahan ekonomi Sulbar selama 22 tahun. Namun, pertumbuhan ekonomi tetap harus diikuti pemerataan manfaat pembangunan.
Di sektor infrastruktur, anggaran peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan serta irigasi meningkat dari sekitar Rp85,03 miliar pada 2025 menjadi Rp200 miliar pada 2026.
Pemprov Sulbar juga menyalurkan bantuan untuk sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dengan total lebih dari Rp34 miliar serta dukungan sarana bagi UMKM sekitar Rp10 miliar.
Pada sektor kemiskinan, Suhardi menyebut persentase penduduk miskin Sulbar berdasarkan data September 2025 berada di angka 10,18 persen atau sekitar 149,88 ribu jiwa.
Meski mengalami penurunan, ia menegaskan pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan masyarakat tidak hanya keluar dari garis kemiskinan, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih baik.
“Di balik angka itu masih ada 148 ribu lebih saudara kita yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Karena itu pekerjaan kita belum selesai. Tugas kita adalah memastikan mereka bukan hanya keluar dari garis kemiskinan, tapi benar-benar naik kelas dan memiliki kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Intervensi yang dilakukan antara lain bantuan sosial, paket sembako, bantuan kelompok usaha bersama, unit usaha produktif, pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta bantuan listrik murah.
Di bidang pembangunan manusia, Suhardi menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar 2025 mencapai 71,16 atau meningkat 0,70 poin dibandingkan 2024.
Untuk sektor kesehatan, Pemprov Sulbar mengalokasikan sekitar Rp31,82 miliar untuk sejumlah program, termasuk perluasan cakupan kesehatan, pencegahan stunting, pemenuhan gizi, skrining kesehatan reproduksi remaja dan pemenuhan tenaga dokter spesialis.
Sementara di bidang pendidikan, jumlah penerima beasiswa meningkat dari 561 orang pada 2025 menjadi 1.040 orang pada 2026, dengan total anggaran lebih dari Rp7 miliar.
Pemprov juga mendorong penanganan anak tidak sekolah. Suhardi menyebut jumlah anak tidak sekolah yang sebelumnya lebih dari 37 ribu pada 2025 berkurang lebih dari 3 ribu setelah sebagian kembali ke sekolah.
