Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar terkait APBD Tahun 2027 dalam rapat paripurna, Rabu, 7/10/2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras dan Wakil Ketua Suraidah Suhardi. Rapat juga dihadiri Sekprov Junda Maulana serta anggota DPRD Sulbar.
Gubernur mengatakan seluruh pandangan fraksi DPRD Sulbar terhadap APBD 2027 sudah diterima dan dijawab. Ia menyebut arah kebijakan pemerintah, khususnya terhadap otonomi daerah, semakin kecil.
Dalam penyusunan program APBD 2027, Pemprov Sulbar memperhatikan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro pemerintah.
SDK melihat ada optimisme tinggi terhadap APBN 2027 yang mencapai sekitar Rp4.080 triliun. Ia berharap Transfer ke Daerah (TKD) juga ikut naik.
“Jadi kita optimis di tahun 2027 yang kita bawa ke DPRD untuk menjadi Ranperda APBD Sulbar,” ujarnya.
Namun, dalam perjalanannya, Pemprov Sulbar menerima rancangan TKD yang tidak sesuai dengan optimisme awal. Rancangan TKD tersebut berkurang sekitar Rp156 miliar.
Menurut Gubernur, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah dilakukan maksimal. Meski demikian, ia mengakui ada kewenangan PAD yang diambil pusat sehingga menyulitkan daerah. Bapenda Sulbar disebut terus berupaya maksimal.
Gubernur juga sepakat belanja operasional bisa diefisienkan sesuai sorotan DPRD Sulbar. Hal ini akan dibahas dan diperbaiki pada tingkat pembahasan selanjutnya.
“Ada juga belanja operasional yang tidak dapat didiskusikan seperti dana BOS dan belanja lainnya yang ditangani langsung oleh pusat. Namun belanja operasional di OPD silakan untuk dikritisi dan diperbaiki pada tingkat pembahasan di komisi,” paparnya.
Selain itu, Pemprov Sulbar terus menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program, seperti pelaksanaan pasar murah. Penurunan kemiskinan ekstrem yang ditangani PASTIPADU juga mendapat dukungan kuat.
Gubernur berharap pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dan angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan.
Pada akhirnya, seluruh jawaban Gubernur Suhardi Duka terhadap pandangan fraksi DPRD Sulbar disepakati untuk dilanjutkan ke pembahasan berikutnya.
(*/w)
