MAMUJU, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memprioritaskan penanganan teknis jalan dan jembatan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat konsultasi penajaman program tersebut digelar bersama Komisi III DPRD Sulbar, Banggar, dan TAPD di Ruang Komisi III DPRD Sulbar, Senin (19/10/2026).
Langkah penajaman program ini selaras dengan visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarkabupaten.
Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, menegaskan bahwa perencanaan infrastruktur tahun 2027 harus didasarkan pada kondisi aktual di lapangan, tingkat kerusakan, serta urgensi kebutuhan masyarakat.
“Perencanaan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kualitas konstruksi, ketepatan metode penanganan, kesiapan teknis, dan keberlanjutan fungsi infrastruktur,” ujar Surya Yuliawan Sarifuddin.
Dari aspek teknis Bidang Bina Marga, prioritas alokasi anggaran akan diarahkan pada pembangunan, rekonstruksi, dan peningkatan kemantapan jalan serta jembatan. Beberapa rencana strategis yang dipaparkan di antaranya penanganan dan peningkatan ruas jalan Salubatu–Bonehau serta ruas batas Tapalang Barat–batas Tapalang di Desa Tampalang, Kabupaten Mamuju.
Selain sektor jalan dan jembatan, pembahasan juga mencakup peningkatkan kualitas layanan dasar pada bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Tata Ruang, Jasa Konstruksi, hingga unit pelaksana teknis seperti UPTD SPAM dan laboratorium pengujian mutu.
Kadis PUPR Sulbar berharap pembahasan APBD 2027 ini melahirkan program yang realistis dan tepat sasaran demi memperkuat konektivitas serta mendukung pembangunan Sulawesi Barat secara berkelanjutan.
(*/w)
