MAMUJU – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memanggil empat organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Komisi II DPRD Sulbar, Mamuju, Senin (19/10/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh alokasi program kerja yang disusun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Adapun empat OPD mitra kerja yang dihadirkan dalam rapat evaluasi tersebut yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perkebunan (Disbun), Bapperida (Bapeda), serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.
Rapat pembahasan anggaran tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, dengan didampingi Ketua Komisi II, Irwan SP Pababari, serta jajaran anggota Komisi II, seperti Habsi Wahid dan Sulfakri.
Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Irwan SP Pababari, menegaskan agar seluruh OPD terkait mencermati dan melakukan re-evaluasi terhadap rencana program kerja yang diusulkan pada APBD 2027 mendatang.
“Kami meminta OPD agar kembali melakukan evaluasi terhadap program pada APBD 2027 mendatang,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Irwan menggarisbawahi bahwa evaluasi program secara ketat sangat penting agar setiap anggaran yang dikucurkan selaras dengan skala prioritas daerah. Melalui perencanaan yang matang dan berorientasi pada hasil, program-program OPD diharapkan mampu mengakselerasi terwujudnya Sulawesi Barat yang semakin maju dan sejahtera.
(*/w)
