MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka mengalokasikan perbaikan jalan provinsi sepanjang 33,335 kilometer pada Tahun Anggaran 2026. Target perbaikan jalan strategis ini meningkat signifikan hingga 14,375 kilometer jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 yang berada di angka 18,960 kilometer.
Langkah percepatan pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari implementasi misi keempat Panca Daya Gubernur Suhardi Duka untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi ekonomi, serta mempermudah akses masyarakat menuju pusat pelayanan publik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar saat ini mengelola total kewenangan 24 ruas jalan provinsi dengan panjang keseluruhan mencapai 528,31 kilometer yang tersebar di enam kabupaten.
“Pekerjaan peningkatan jalan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 telah selesai dan dimanfaatkan masyarakat. Untuk tahun 2026, kami kembali mengalokasikan anggaran penanganan jalan yang ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan, konektivitas, serta manfaat ekonomi bagi warga,” ujar Surya, Selasa (20/10/2026).
Pada tahun 2026, penanganan akan diprioritaskan pada sejumlah ruas penting. Porsi pengerjaan terbesar dialokasikan pada ruas Batas Tapalang Barat–Batas Tapalang di Desa Tampalang sepanjang 9,717 km dan ruas Salubatu–Bonehau sepanjang 8,177 km.
Selain dua jalur utama tersebut, perbaikan juga mencakup 10 lokasi lainnya, di antaranya ruas Bonehau–Kalumpang (2,108 km), Pallang-pallang–Batas Tibung (2,244 km), Lombongan–Petabeang (2,193 km), Matangnga–Keppe (2,326 km), Lampa–Matangnga (1,746 km), Tabone–Nosu (1,174 km), Tikke–Batas Sulteng (1,048 km), Tobadak–Tobadak VII (0,803 km), Salutambung–Urekang (0,865 km), serta ruas Abd. Malik Pattana Endeng–Sumare–Batas Tapalang Barat (0,934 km).
Surya menambahkan, pembiayaan pengerjaan jalan provinsi ini bersumber dari kolaborasi anggaran APBD, Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), LKBB, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan pemerataan infrastruktur di Sulawesi Barat.
(*/w)
