JAKARTA, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meraih penghargaan Terbaik I Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 untuk Regional Sulawesi. Sulbar juga meraih Terbaik II Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada ajang yang sama.
Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Penghargaan diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bank Indonesia.
Capaian tersebut menjadi catatan penting bagi Sulbar setelah selama empat tahun berturut-turut berada di posisi kedua kategori TP2DD Regional Sulawesi. Tahun ini, Sulbar meraih posisi pertama dan menggeser Sulawesi Selatan yang sebelumnya berada di peringkat tersebut.
Penilaian Championship TP2DD 2026 didasarkan pada kinerja tahun 2025 dengan tiga aspek utama, yakni process atau koordinasi daerah, output atau hasil pelaksanaan program, serta outcome atau manfaat penerapan digitalisasi.
Junda Maulana mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak di daerah.
“Kita Rapat Koordinasi Nasional, Sulbar TP2DD kita dapat terbaik pertama se-Region Sulawesi. Kalau TPID-nya kita terbaik kedua, dua kategori kita dapat,” ujar Junda usai menerima penghargaan.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
“Jadi TPID itu berkaitan dengan bagaimana penanggulangan inflasi, TP2DD penggunaan digitalisasi. Ini kerja sama pihak pemerintah dan dunia usaha yang sudah lebih gencar,” jelasnya.
Ia mengatakan Pemprov Sulbar berperan dalam menggerakkan kolaborasi lintas sektor, baik dalam penerapan digitalisasi maupun pengendalian inflasi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penerapan TP2DD, salah satu langkah utama yang dilakukan Sulbar adalah memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sistem transaksi keuangan pemerintah daerah, termasuk penerimaan pajak dan retribusi, telah diarahkan menggunakan sistem digital dan nontunai melalui berbagai kanal pembayaran, termasuk QRIS.
Penerapan transaksi digital tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi pencatatan, dan akuntabilitas pengelolaan transaksi pemerintah daerah.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Sulbar, Syaharuddin, mengapresiasi capaian tersebut.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi hasil dari konsistensi dan kerja sama berbagai pihak dalam memperluas penerapan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
“Semoga capaian ini semakin meningkatkan semangat dan komitmen kita dalam memperluas ETPD melalui pelaksanaan program TP2DD yang lebih inklusif, inovatif, dan optimal,” pungkas Syaharuddin.
(*/w)
