RAGAMSULAWESI BARAT

Kemarau Panjang, 3.042 Hotspot Terdeteksi di Sulbar, 3.141 Hektare Lahan Pertanian Terdampak

×

Kemarau Panjang, 3.042 Hotspot Terdeteksi di Sulbar, 3.141 Hektare Lahan Pertanian Terdampak

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memberikan imbauan tegas kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak memperburuk keadaan dengan aktivitas yang memicu timbulnya api.

MAMUJU, Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sulawesi Barat semakin meningkat seiring puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Hingga 25 Agustus, tercatat 3.042 titik panas (hotspot) dan lebih dari 3.141 hektare lahan pertanian terdampak kekeringan di enam kabupaten.

Data rekapitulasi daerah mencatat Kabupaten Mamuju Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 1.105 titik, disusul Kabupaten Mamuju sebanyak 847 titik.

BACA JUGA:  3.045 Hotspot Terpantau di Sulbar, SDK Perkuat Posko dan Penanganan Karhutla

Selain ancaman Karhutla, dampak kemarau juga dirasakan sektor permukiman. Hingga periode yang sama, tercatat 77 kasus kebakaran permukiman yang tersebar di enam kabupaten di Sulbar.

Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak. Dari total 3.141,36 hektare lahan pertanian yang mengalami dampak kekeringan, Kabupaten Polewali Mandar menjadi wilayah dengan dampak terluas mencapai 1.379,96 hektare.

BACA JUGA:  Korban Kredit Fiktif PNM Mekaar: “Jangan Giring Opini”

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah munculnya titik api baru selama musim kemarau.

Ia secara khusus meminta petani dan pekebun tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar vegetasi.

“Jangan melakukan pembakaran dalam bentuk alasan apa pun. Itu tentunya kita berharap bahwa Sulawesi Barat ini bisa terhindar dari kebakaran yang semakin meluas,” ujar Suhardi Duka.

BACA JUGA:  Remisi HUT RI, Pemprov Sulbar Dorong Sinergi Reintegrasi Warga Binaan