SULAWESI BARAT

3.045 Hotspot Terpantau di Sulbar, SDK Perkuat Posko dan Penanganan Karhutla

×

3.045 Hotspot Terpantau di Sulbar, SDK Perkuat Posko dan Penanganan Karhutla

Sebarkan artikel ini
Suhardi Duka saat memimpin rapat koordinasi daerah terkait pencegahan dan penanggulangan Karhutla sekaligus pembahasan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, Kamis (27/8/2026).

MAMUJU, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah tingginya risiko kebakaran dan dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Dari 3.045 titik panas yang terpantau, sebanyak 155 titik telah mengalami kebakaran dan seluruhnya berhasil ditangani, sementara dua titik api di Mamasa masih dalam penanganan.

Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka saat memimpin rapat koordinasi daerah terkait pencegahan dan penanggulangan Karhutla sekaligus pembahasan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, Kamis (27/8/2026).

“Alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal dua yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa. Tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini bisa dipadamkan,” kata Suhardi Duka.

Untuk mempercepat penanganan, Pemprov Sulbar memastikan seluruh posko Karhutla tetap berjalan dan akan memperkuat posko di tingkat provinsi. Gubernur meminta posko tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) agar koordinasi lintas sektor lebih efektif.

BACA JUGA:  DLHK Sulbar Terima Koordinasi Wabup Mamasa, Bahas TPA dan Mekanisme PPKH

“Sarananya kita siapkan. Selain kebakaran hutan, kebakaran permukiman juga kita jaga,” ujarnya.

Suhardi Duka juga meminta pola koordinasi serupa diterapkan di tingkat kabupaten. Menurutnya, Sekda kabupaten perlu menjadi pimpinan posko, sementara BPBD tetap menjadi bagian penting dalam operasional penanganan bencana.

“Kepala BPBD tetap menjadi bagian dari penanganan, tetapi semua posko dipimpin Sekda. Di provinsi juga posko dipimpin Sekda,” tegasnya.

Selain Karhutla, rapat koordinasi turut membahas dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sulbar. Kondisi tersebut terutama berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih dan sektor pertanian.

Suhardi Duka mengatakan pemerintah daerah di Mamuju Tengah dan Polewali Mandar telah melakukan langkah antisipasi. Sementara di Kabupaten Mamuju, distribusi air bersih kepada masyarakat mulai dilakukan.

“Di Mamuju itu sudah mulai membagi air bersih. Dan nanti kita akan dukung penuh juga,” ungkapnya.

Kekeringan juga berpotensi mengancam lahan persawahan. Sekitar 3.000 hektare lahan persawahan disebut terdampak. Pemerintah berupaya menekan potensi kerugian dengan menyalurkan dukungan air menggunakan pompa maupun tangki.

BACA JUGA:  Pacu Transformasi Digital, KominfoSS Sulbar Paparkan Progres 7 Indeks Utama 2026

“Minimal ada 1.000 atau 2.000 hektare yang bisa kita selamatkan, dengan membantu dengan pompa. Kalau tidak dengan pompa, ada tangki, kita bagi ke sawah,” jelas Suhardi Duka.

Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan agar dampak kekeringan tidak semakin luas dan produktivitas pertanian masyarakat tetap dapat dipertahankan.

Dalam rapat tersebut, Pemprov Sulbar juga menekankan pentingnya pengendalian terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Penanganan akan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.

Suhardi Duka mengatakan pembakaran kebun milik masyarakat yang tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar akan lebih dahulu ditangani melalui pendekatan persuasif.

Namun, apabila pembakaran tersebut menyebabkan kebakaran hutan atau merembet ke lahan milik masyarakat lain, tindakan hukum akan dilakukan.

“Kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu soft. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri, yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum,” tegasnya.

BACA JUGA:  Maulid Salabose Jadi Titik Penting Tradisi Mandar, SDK Dorong Pelestarian Budaya

Untuk mendukung langkah tersebut, Kapolda Sulbar dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar disebut siap berkoordinasi dalam penegakan hukum terkait Karhutla.

Penguatan posko dan koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari strategi Pemprov Sulbar menghadapi potensi Karhutla sekaligus dampak kekeringan.

Dengan menempatkan Sekda sebagai pimpinan posko, koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, aparat keamanan, pemadam kebakaran, sektor pertanian, dan instansi terkait lainnya diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

Suhardi Duka berharap langkah tersebut mampu mempercepat pemadaman titik api yang masih tersisa, mencegah kebakaran meluas, sekaligus mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat dan lahan pertanian.

“Semoga Karhutlah di Sulbar ini bisa diatasi,” tutur Suhardi Duka. (*/wu)