“Penguatan promosi kesehatan harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Karena itu, keterlibatan Sulawesi Barat dalam penyusunan standar kurikulum ini merupakan kesempatan untuk memberikan kontribusi sekaligus memastikan kebutuhan daerah dapat menjadi bagian dari pengembangan kompetensi tenaga kesehatan,” ujar Nursyamsi.
Menurutnya, tenaga promosi kesehatan memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi kesehatan yang efektif, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, serta mendorong perubahan perilaku hidup sehat.
“Tenaga promosi kesehatan harus mampu menjadi penggerak perubahan, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di tengah masyarakat. Dengan kompetensi yang semakin kuat, edukasi kesehatan diharapkan menjadi lebih efektif, berbasis kebutuhan masyarakat dan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan,” lanjutnya.
Promosi kesehatan sendiri tidak hanya berorientasi pada penanganan masyarakat ketika mengalami sakit. Pendekatan tersebut juga mendorong masyarakat memiliki pengetahuan, kesadaran dan kemampuan untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan secara mandiri.
Karena itu, penyusunan standar kurikulum manajemen promosi kesehatan dinilai penting untuk memastikan tenaga promosi kesehatan memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat jejaring Sulawesi Barat dalam pengembangan profesi promosi kesehatan di tingkat nasional. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu menghasilkan tenaga promosi kesehatan yang kompeten, adaptif dan mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan.
Langkah ini juga sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mutu pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.” (*/w)
