JAKARTA, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi memperkuat integrasi data lintas sektoral guna menyukseskan Program Akselerasi Strategis Terintegrasi Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting Terpadu (PASTIPADU).
Langkah strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Non-Disclosure Agreement (NDA) bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN di Ruang VIP Gedung Halim 1, Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2026).
Dalam agenda tersebut, dokumen PKS ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, bersama Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kemendukbangga untuk mengatur aspek teknis, operasional, serta implementasi program di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan penandatanganan dokumen NDA atau Perjanjian Kerahasiaan Data antarwalidata, yakni antara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfoss) Provinsi Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, dengan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendukbangga/BKKBN.
Kepala Dinas Kominfoss Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menjelaskan bahwa kesepakatan ini menjadi payung hukum krusial dalam pemanfaatan akses serta data Sistem Informasi Keluarga. Data tersebut akan dioptimalkan untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah, pencegahan perkawinan anak, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat.
“Sulbar melalui DiskominfoSS siap sebagai penanggung jawab pemanfaatan data digital yang akan diberikan oleh Pusdatin Kemendukbangga,” ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, ketersediaan data keluarga yang akurat dan terintegrasi menjadi peluang besar bagi Pemprov Sulbar dalam merumuskan intervensi kebijakan pembangunan yang jauh lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (evidence-based), sekaligus menjamin keamanan kerahasiaan data masyarakat sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
Sebagai informasi, penandatanganan PKS dan NDA ini merupakan tindak lanjut konkret dari Nota Kesepakatan yang sebelumnya telah diteken antara Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN pada 5 November 2026 lalu. (*/w)










