MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal tingkat provinsi pada tahun 2027 mendatang. Satgas lintas sektor yang melibatkan unsur Pemprov Sulbar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, dan perbankan ini disiapkan untuk mempercepat penanganan laporan, penindakan pelaku, serta memperluas edukasi hingga ke tingkat desa.
Rencana pembentukan satgas khusus tersebut mengemuka dalam kegiatan Edukasi Keuangan Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) yang diikuti perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Teater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Rachmad, ini merupakan wujud komitmen pemerintahan Gubernur Suhardi Duka dan Sekretaris Provinsi Junda Maulana dalam melindungi ASN maupun masyarakat dari maraknya kejahatan keuangan digital.
Urgensi pembentukan satgas ini didasari oleh data Indonesia Anti Scam Centre (IASC) yang mencatat sebanyak 778 laporan penipuan transaksi keuangan ilegal di Sulawesi Barat hanya dalam periode Januari hingga Juli 2026. Modus yang paling banyak dilaporkan meliputi pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi bodong, hingga praktik gadai ilegal.
“Kita diimbau untuk berhati-hati agar terhindar dari aktivitas transaksi keuangan ilegal. Jangan tergiur janji manis untung besar dalam waktu singkat,” demikian pesan utama yang ditekankan dalam forum edukasi tersebut.
Menindaklanjuti hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Safaruddin, menginstruksikan seluruh jajarannya agar menjadi teladan sekaligus garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat, terutama para nelayan dan pelaku usaha perikanan yang rentan menjadi sasaran penipuan.
“ASN DKP jangan sampai terjebak pinjol ilegal, investasi bodong, dan gadai ilegal. Kita harus jadi contoh. Kalau kita saja tergiur, bagaimana kita bisa melindungi masyarakat? Cek dulu legalitasnya di OJK, jangan mudah percaya janji untung besar. Kalau ragu, lebih baik tidak ikut,” tegas Safaruddin usai menerima laporan dari Sekretaris Dinas DKP Oktorio AS dan Kasubag Keuangan dan Aset Nurbakiah yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam pemaparan materi, peserta juga dibekali pemahaman mengenai tiga ciri utama keuangan ilegal yang patut diwaspadai:












