MAMUJU – Pemerintah Pusat resmi mencairkan bantuan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahap II sebesar Rp1,235 triliun untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak pada Kamis (22/10/2026). Kendati Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar memastikan kesiapsiagaan dan penanganan karhutla di daerah tetap berjalan optimal secara mandiri.
Penyaluran anggaran pusat yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono itu dialokasikan untuk wilayah terdampak utama seperti Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyatakan bahwa tidak masuknya Sulbar dalam daftar alokasi pusat tidak menyurutkan langkah penanggulangan bencana di tingkat lokal.
“Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kesiapsiagaan, pemantauan kondisi lingkungan, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas sektor merupakan bagian penting dalam mengurangi risiko dan dampak bencana,” ujar Yasir Fattah, Jumat (23/10/2026).
Yasir menegaskan, seluruh pergerakan tim BPBD Sulbar tetap berpatokan pada arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada.
BPBD Sulbar terus mengintensifkan pemantauan titik panas (hotspot), pencegahan dampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga kesiapan personel pemadam darat demi memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Sulawesi Barat.
(*/w)
