MAKASSAR, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat mengambil bagian dalam sejarah penguatan pemeriksaan pajak daerah dengan mengikuti Pelatihan Pemeriksa Pajak Daerah Angkatan III Tahun Anggaran 2026, yang disebut sebagai pelatihan pemeriksaan pajak daerah pertama yang diselenggarakan secara khusus bagi pemerintah provinsi dan kabupaten di Indonesia.
Pelatihan tersebut digelar secara klasikal dan diasramakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDK) Makassar, mulai Senin, 7 September hingga Jumat, 11/9/2026. Kegiatan dibuka langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselbartra), Imanul Hakim.
Sebanyak 26 peserta mengikuti pelatihan tersebut. Mereka merupakan ASN dari Bapenda Provinsi Sulawesi Barat serta Bapenda/BPKAD kabupaten se-Sulawesi Barat.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, menegaskan pelatihan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak daerah sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Pelaksanaan pelatihan ini merupakan langkah awal yang sangat strategis. Ini adalah pelatihan pemeriksaan pajak daerah pertama yang diselenggarakan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui peningkatan kualitas pemeriksaan pajak yang akuntabel, profesional, dan berintegritas,” tegas Imanul Hakim saat membuka kegiatan.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Wahab Hasan Sulur, mengapresiasi sinergi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.
Menurutnya, keikutsertaan jajaran Bapenda Sulbar menjadi langkah nyata untuk memperkuat kapasitas aparatur sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih presisi, akuntabel dan transparan.
“Penyelenggaraan pelatihan pemeriksa pajak daerah pertama untuk pemprov dan pemkab ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola perpajakan daerah demi melejitkan penerimaan PAD. Upaya tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur yang unggul,” tegas Abd. Wahab.
