Faizal juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya di wilayah yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit seperti Kabupaten Pasangkayu.
“Implementasi ISPO tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan agar penerapan standar ini benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit,” jelasnya.
Penerapan ISPO juga dinilai strategis dalam meningkatkan daya saing sektor kelapa sawit sekaligus memastikan kegiatan perkebunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, penguatan sektor perkebunan diarahkan agar mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas sekaligus berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan semakin siap memahami dan menerapkan standar ISPO dalam pengelolaan perkebunan. Langkah itu sekaligus diharapkan memperkuat kualitas tata kelola kelapa sawit di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Pasangkayu.
Dengan peningkatan kapasitas dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, implementasi ISPO diharapkan tidak sekadar menjadi pemenuhan standar, tetapi menjadi instrumen untuk membangun industri kelapa sawit Sulawesi Barat yang produktif, berkelanjutan dan memiliki daya saing. (*/w)
