MAMUJU, Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memunculkan pertanyaan tentang masa depan pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSS) Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, menilai AI tidak akan sepenuhnya menggantikan peran ASN, terutama dalam pekerjaan yang membutuhkan pertimbangan hukum dan pengambilan keputusan publik.
Menurut Ridwan, AI lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, pemerintah perlu memastikan aparatur memiliki kompetensi digital yang memadai agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif sekaligus memahami risikonya.
“AI tetap sulit menggantikan peran ASN yang membutuhkan pertimbangan hukum, termasuk dalam pengambilan keputusan publik,” kata Ridwan, Senin, 31 Agustus 2026.
Ia mengatakan, Pemprov Sulawesi Barat telah mengambil langkah awal melalui pengukuran kompetensi digital ASN dan Non-ASN. Pengukuran tersebut menjadi salah satu dasar untuk memetakan kemampuan digital pegawai sekaligus merancang kebijakan peningkatan kompetensi.
“11.869 ASN dan Non ASN mengikuti pengukuran kompetensi ini, nilai rata-rata yang diperoleh 2,76 poin, predikat baik,” ujar Ridwan.
Menurutnya, data tersebut penting bagi pemerintah untuk mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, khususnya dalam menghadapi percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Pengukuran kompetensi digital juga diarahkan untuk menjadi fondasi dalam mempercepat digitalisasi pelayanan publik, meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, serta memastikan pegawai memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi.
Sebagai tindak lanjut, DiskominfoSS Sulbar menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI untuk mendorong pelatihan digital bagi aparatur pemerintahan.
