MAMUJU, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menegur jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai masih kurang disiplin. Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan kontribusi nyata terhadap masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Junda dalam apel virtual lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 7/9/2026. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab terhadap kedisiplinan dan kinerja bawahannya.
Junda menilai, pengecekan kehadiran pegawai yang masih harus dilakukan secara langsung oleh pimpinan menunjukkan bahwa budaya disiplin di sejumlah perangkat daerah belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Jadi jangan dibalik, Bapak-Ibu. Saya dengar begitu, maksudnya kita selalu mengecek. Iya, memang seharusnya selalu mengecek. Karena kalau tidak dicek, teman-teman tidak melakukan seperti yang diaturkan,” kata Junda.
Menurutnya, pengawasan terhadap kehadiran bukan bentuk ketidakpercayaan pimpinan kepada ASN. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi untuk memastikan aturan kedinasan dijalankan.
Junda menekankan bahwa budaya disiplin harus dimulai dari pimpinan. Keteladanan tersebut berlaku mulai dari Sekda, kepala OPD, kepala bidang, pejabat administrator, pejabat pengawas hingga pejabat fungsional yang memiliki posisi kepemimpinan.
“Susah memang kita mendisiplinkan anggota kalau pimpinannya tidak memberikan contoh,” tegasnya.
Ia menyebut disiplin pada dasarnya merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan. Karena itu, pembentukan budaya disiplin tidak cukup hanya dengan memberikan teguran, tetapi harus didukung keteladanan, aturan yang jelas dan penerapan sanksi.
“Kedisiplinan itu adalah kepatuhan. Kepatuhan lahir karena ada contoh, ada aturan, ada sanksi,” ujarnya.
Junda kemudian mengaitkan persoalan disiplin dengan kebijakan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam meningkatkan kesejahteraan ASN.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan, Pemprov Sulbar tetap berkomitmen mengalokasikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN. Bahkan, dalam APBD Perubahan, penganggaran TPP disebut meningkat dari sebelumnya hanya tujuh bulan menjadi 12 bulan.
Karena itu, Junda meminta peningkatan kesejahteraan tersebut dibarengi dengan peningkatan tanggung jawab dan kinerja aparatur.
“Kalau kita hanya menuntut hak kita, tapi kewajiban kita tidak kita lakukan, sulit,” tegasnya.
