MAMUJU – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang dipimpin Sekretaris Daerah Junda Maulana menggelar rapat lanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar di Ruang Rapat Banggar DPRD Sulbar, Mamuju, Senin (26/10/2026).
Rapat kerja gabungan ini dipimpin oleh para Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Munandar Wijaya, dan Abdul Halim serta dihadiri pimpinan OPD teknis seperti Kepala BPKAD Mohammad Ali Chandra, Kepala Bapenda Abdul Wahab Hasan Sulur, dan Kepala Bapperida Amujib.
Pembahasan ini difokuskan untuk menyelaraskan pengalokasian anggaran program prioritas daerah dengan kemampuan kapasitas fiskal Pemprov Sulbar, agar postur APBD 2027 tetap terukur, proporsional, dan akuntabel.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa sinergi antara TAPD dan Banggar sangat krusial untuk memastikan penggunaan anggaran berorientasi pada pelayanan publik.
“Melalui pembahasan bersama ini, kami berharap RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara cermat dan proporsional. BPKAD bersama jajaran TAPD terus mendukung proses ini agar APBD yang ditetapkan nantinya dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Ali Chandra.
Langkah penguatan tata kelola keuangan daerah ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menjamin peningkatan mutu pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
(*/w)
