MAMUJU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sistem keamanan siber untuk melindungi data dan infrastruktur digital pemerintahan menyusul meningkatnya ancaman serangan siber yang menyasar sektor keuangan dan pemerintahan di Indonesia.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar, pemerintah daerah terus meningkatkan langkah antisipasi dan mitigasi guna mencegah potensi gangguan keamanan informasi serta kebocoran data.
Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan Pemprov Sulbar telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Provinsi Sulawesi Barat sejak 22 Juni 2021. Tim tersebut bertugas mengoordinasikan penanganan insiden, mengidentifikasi ancaman, merespons gangguan keamanan siber, hingga mendukung pemulihan sistem yang terdampak.
Selain itu, TTIS juga berperan memperkuat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman di ruang digital.
Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Sulbar menerapkan sejumlah kebijakan pengamanan, di antaranya pemberlakuan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), pemantauan rutin sistem elektronik, pemetaan aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta evaluasi tingkat kerentanan aplikasi dan infrastruktur di lingkungan perangkat daerah.
Pemprov Sulbar juga memanfaatkan sertifikat elektronik untuk menjamin keabsahan dokumen serta meningkatkan edukasi keamanan siber bagi aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam mengantisipasi ancaman phishing, malware, dan pencurian kredensial.
“Ke depan, Pemprov Sulbar terus mendorong pengembangan fungsi Security Operation Center (SOC) guna membangun sistem pemantauan yang lebih terintegrasi,” ujar Ridwan, Selasa (10/11/2026).












