Menurutnya, penguatan sistem keamanan digital harus diikuti dengan peningkatan kesadaran seluruh pengguna teknologi informasi. Sebab, keamanan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola sistem, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan setiap pegawai dalam menggunakan perangkat dan layanan digital.
Ridwan pun mengimbau seluruh ASN dan masyarakat agar menerapkan protokol keamanan digital secara konsisten. Di antaranya menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun serta mengaktifkan autentikasi multifaktor (MFA).
Selain itu, masyarakat diingatkan untuk tidak sembarangan membuka tautan, mengunduh lampiran mencurigakan, maupun mengakses informasi kedinasan melalui perangkat dan jaringan yang tidak aman.
Pembaruan sistem operasi dan aplikasi secara berkala serta pencadangan data juga menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko gangguan dan kehilangan informasi.
Ridwan turut meminta agar setiap aktivitas mencurigakan atau dugaan kebocoran data segera dilaporkan kepada pengelola TIK maupun Tim Tanggap Insiden Siber agar dapat ditindaklanjuti.
“Segera melaporkan aktivitas mencurigakan atau dugaan kebocoran data kepada pengelola TIK atau tim tanggap insiden siber,” tutup Ridwan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Sulbar berupaya memperkuat ketahanan digital pemerintahan sekaligus memastikan keamanan data dan keberlangsungan layanan publik di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber. (*/w)












