MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 54 Tahun 2026 tentang Gerakan Wakaf Al-Qur’an bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulbar. Gerakan bertajuk “1 Qur’an 1 ASN” ini mengajak ASN beragama Islam untuk mewakafkan sekurang-kurangnya satu mushaf Al-Qur’an sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing.
Surat edaran yang ditetapkan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Mamuju pada 12 /11/ 2026, tersebut menjadi upaya pemerintah daerah dalam mendorong kepedulian sosial, memperkuat nilai spiritual aparatur, serta mendukung pengembangan kehidupan keagamaan masyarakat.
Gubernur Suhardi Duka mengatakan, gerakan wakaf Al-Qur’an bukan sekadar kegiatan berbagi, melainkan ikhtiar memperluas akses masyarakat terhadap mushaf Al-Qur’an yang layak sekaligus membangun kepedulian sosial di lingkungan pemerintahan.
“Al-Qur’an merupakan pedoman hidup umat Islam. Melalui gerakan ini, kita ingin mendorong ASN untuk mengambil bagian dalam memperluas akses masyarakat terhadap mushaf Al-Qur’an yang layak, sehingga semakin banyak masjid, musala, pondok pesantren, rumah tahfiz, dan lembaga pendidikan keagamaan yang dapat merasakan manfaatnya,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, pelaksanaan gerakan tersebut harus mengedepankan prinsip keikhlasan, kesukarelaan, transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan. Partisipasi ASN tidak boleh disertai pemaksaan maupun tekanan dalam bentuk apa pun.
“Ini adalah gerakan kebaikan, bukan pungutan wajib atau kewajiban kedinasan. Kita ingin membangun kesadaran dan keikhlasan untuk berbagi. Tidak boleh ada pemaksaan, karena nilai utama dari wakaf adalah ketulusan dan manfaat yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, berharap seluruh kepala perangkat daerah berperan aktif menyosialisasikan gerakan tersebut kepada ASN di lingkungan kerja masing-masing.
Menurutnya, koordinasi ant perangkat daerah diperlukan agar pelaksanaan gerakan berlangsung tertib, terukur, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
“Kami berharap seluruh kepala perangkat daerah dapat memfasilitasi dan menyosialisasikan gerakan 1 Qur’an 1 ASN ini dengan baik. Pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi prinsip kesukarelaan, tanpa mengganggu tugas kedinasan maupun pelayanan publik,” ungkap Junda.












