MAMUJU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi pembangunan bersama pemerintah pusat dan enam pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan keterbatasan anggaran sekaligus memastikan program pembangunan tahun 2027 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam sesi kedua Rapat Kerja Pimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama jajaran pemerintah kabupaten dan perwakilan kementerian/lembaga yang berkantor di Sulbar, di Aula Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/11/2026).
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan di enam kabupaten harus memiliki tujuan yang sama, meskipun setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan fiskal yang berbeda.
Menurutnya, keterbatasan anggaran, tenaga, dan sumber daya tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi dorongan untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan program, serta mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan.
“Walaupun terdapat enam kabupaten, pembangunan kita harus memiliki satu tujuan yang sama,” tegas Suhardi Duka.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Kerja sama lintas pemerintahan diperlukan agar program di sektor pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan saling melengkapi.
“Kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Keterbatasan tenaga, anggaran, dan sumber daya harus dihadapi melalui koordinasi dan kerja sama,” lanjutnya.
Dalam pemaparan kondisi fiskal daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Amujib, menjelaskan bahwa rancangan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp1,91 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp1,84 triliun.
Dari total belanja tersebut, sekitar Rp1,48 triliun dialokasikan untuk belanja operasi, Rp166,83 miliar untuk belanja modal, Rp187,10 miliar untuk belanja transfer, dan Rp5 miliar untuk belanja tidak terduga.
Dengan porsi belanja modal sekitar sembilan persen, ruang fiskal pemerintah provinsi untuk membiayai pembangunan masih relatif terbatas. Karena itu, diperlukan optimalisasi dukungan APBN, APBD kabupaten, serta sumber pendanaan sah lainnya.
Amujib menegaskan bahwa keterbatasan anggaran harus direspons dengan meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Setiap alokasi anggaran perlu diarahkan pada kebutuhan prioritas dan menghasilkan dampak yang dapat diukur.
“Belanja ini harus dinilai juga dari kebutuhan yang dilayani dan hasil yang dihasilkan, bukan sekadar pada kelompok belanjanya,” jelas Amujib.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Suhardi Duka meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada realisasi anggaran, tetapi juga memperhatikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya melihat angka realisasi anggaran, tetapi tidak melihat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat turut menyoroti pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan keterlibatan pemasok lokal, serta perluasan kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kegiatan pembangunan.
Dalam rapat kerja tersebut, penguatan dukungan enam kabupaten terhadap program PASTIPADU (Penanganan dan Pencegahan Stunting, Kemiskinan, Anak Tidak Sekolah, serta Perkawinan Usia Anak) juga menjadi salah satu agenda utama.












