Pada puncak peringatan Hari Jadi Sulbar, 22 September 2026, para pejabat yang diwajibkan hadir langsung akan mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian adat. Sementara staf lainnya mengikuti secara virtual dari kantor masing-masing sesuai pengaturan yang ditetapkan.
Junda juga meminta setiap perangkat daerah menyiapkan kegiatan sederhana untuk memeriahkan Hari Jadi Sulbar agar momentum tersebut tidak hanya dirasakan oleh pejabat, tetapi juga seluruh jajaran pemerintahan.
Memasuki September, Junda sekaligus meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2026.
Menurutnya, waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 tersisa sekitar empat bulan. Karena itu, seluruh pekerjaan harus segera dikerjakan dan tidak boleh menumpuk menjelang akhir tahun.
“Lebih cepat, lebih baik. Jangan tunggu akhir masa waktunya,” pesannya.
Selain percepatan program, Junda meminta OPD segera menyiapkan berbagai data pendukung untuk pemenuhan indikator kinerja yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
Beberapa di antaranya adalah Monitoring Center for Prevention (MCP) bagi perangkat daerah terkait serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Junda menjelaskan, capaian indikator pemerintah pusat tidak hanya berkaitan dengan penilaian kinerja birokrasi. Capaian tersebut juga dapat memengaruhi perhatian dan dukungan pemerintah pusat kepada Sulawesi Barat, baik melalui program, kegiatan maupun dukungan anggaran.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD tidak bekerja secara parsial. Setiap perangkat daerah harus memastikan program berjalan, data tersedia dan target dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap seluruh jajaran Pemprov Sulbar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi mencapai visi pembangunan daerah.
“Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan amanah, urusan kita masing-masing, untuk satu tujuan kita, yaitu bagaimana menuju Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Junda kembali menegaskan bahwa disiplin ASN bukan sekadar persoalan kehadiran, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional kepada masyarakat yang dilayani. (*/w)
