MAMUJU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, khususnya nelayan yang menghadapi risiko tinggi saat bekerja di laut.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Teknis Perlindungan Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Provinsi Sulbar, Senin (31/8/2026). Rapat dipimpin Asisten I Setda Sulbar, Amir S.
Rapat merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Sekprov Sulbar Junda Maulana untuk memastikan pekerja rentan, termasuk nelayan, petani dan pekebun, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Safaruddin, S.DM, turut hadir sebagai OPD yang bertanggung jawab mengusulkan nelayan sebagai penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Hadir pula BPJS Ketenagakerjaan Wilker Sulbar, Bapperida, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan, Dinas Sosial serta sejumlah OPD terkait.
Pembahasan difokuskan pada rencana pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan sekaligus penyepakatan fokus data peserta untuk program kerja sama Pemprov Sulbar dengan BPJS Ketenagakerjaan pada 2027.
Dari sekitar 48 ribu nelayan di Sulawesi Barat, sebanyak 22 ribu nelayan pemilik Kartu KUSUKA telah terdata dan masuk dalam skema perlindungan. Data usulan peserta dari masing-masing OPD selanjutnya diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk proses lebih lanjut.
Safaruddin mengatakan perlindungan terhadap nelayan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.
“Fokus program perlindungan ini sebaiknya kita arahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan misi Gubernur dan program pengendalian inflasi. Nelayan adalah garda terdepan ketahanan pangan dan inflasi kita. Jika mereka terlindungi, mereka bisa melaut dengan tenang, produktivitas naik, dan ekonomi keluarga mereka aman,” tegas Safaruddin.
