Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka Sulbar pada Mei 2026 berada di angka 2,8 persen.
Suhardi mengatakan tantangan berikutnya adalah memperbesar proporsi pekerjaan formal dan menciptakan pekerjaan yang lebih produktif.
Untuk itu, Pemprov Sulbar menjalankan program padat karya di 334 titik pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp50,94 miliar yang disebut menyerap sekitar 7.900 tenaga kerja.
Pemprov juga menyiapkan pelatihan keterampilan kerja dengan anggaran sekitar Rp1,2 miliar.
Sementara Gini Ratio Sulbar pada Maret 2026 berada di angka 0,314, lebih rendah dibandingkan angka nasional 0,368.
“Sulawesi Barat yang kita cita-citakan bukan hanya Sulawesi Barat yang bertumbuh tinggi. Kita ingin Sulawesi Barat yang pertumbuhannya tinggi dan hasilnya dirasakan oleh semua masyarakat,” katanya.
Dalam pidatonya, Suhardi turut menyampaikan sejumlah penghargaan yang diterima Pemprov Sulbar sepanjang Februari 2025 hingga September 2026. Penghargaan tersebut antara lain berkaitan dengan kinerja TPID, digitalisasi daerah, UHC, transformasi sumber daya manusia, penurunan pengangguran, konektivitas digital, reformasi hukum dan implementasi program tiga juta rumah.
Namun, ia menegaskan capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki pembangunan.
Suhardi juga mengingatkan perjalanan Sulbar selama 22 tahun tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari pandemi Covid-19, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan.
“Di tengah berbagai bencana ada hal yang tidak boleh ikut longsor, yaitu semangat kita untuk membangun. Ada harapan yang tidak boleh ikut terbakar bersama hutan dan lahan. Ada tekad yang tidak boleh hanyut bersama banjir, yaitu tekad untuk menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
Ia mengajak DPRD, pemerintah kabupaten, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pers dan generasi muda memperkuat kerja bersama.
Menurutnya, persoalan pembangunan seperti jalan, pangan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, stunting, lingkungan dan bencana membutuhkan koordinasi lintas wilayah.
Khusus kepada insan pers, Suhardi meminta media terus menyampaikan informasi secara akurat dan menjalankan fungsi kontrol secara independen.
“Pemerintah harus bersedia mendengar kritik, menjelaskan kebijakan secara terbuka dan memperbaiki kekurangan,” katanya.
Pada bagian akhir amanat, Suhardi menegaskan pembangunan Sulbar tidak dapat dibebankan hanya kepada gubernur maupun pemerintah provinsi.
“Sulawesi Barat tidak akan maju hanya dengan kerja seorang gubernur. Tidak akan maju hanya dengan kerja pemerintah. Tetapi baru akan maju ketika seluruh masyarakatnya bergerak dalam satu semangat,” ujarnya.
Upacara HUT ke-22 Sulbar turut dihadiri Gubernur Sulbar periode 2017–2022 Andi Ali Baal Masdar, Konsul Jenderal Australia Sanci Davis, pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, Pangdam XXIII/Palakka Mayjen TNI Jonathan Binsar Parhulutan Sianipar, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, Forkopimda, tokoh pejuang pembentukan Sulbar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, para bupati se-Sulbar, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda serta tamu undangan lainnya.
(*/w)
