MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu) di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (19/10/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, tersebut mengungkap sejumlah fakta penting: indikator stunting, kemiskinan, dan anak tidak sekolah mengalami penurunan signifikan, namun angka perkawinan anak justru menunjukkan tren kenaikan.
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting di Sulbar berhasil ditekan ke angka 26 persen dari yang sebelumnya mencapai 35 persen pada Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024. Meski membaik, Sekda Junda menggarisbawahi masih rendahnya tingkat kehadiran balita di Posyandu yang baru menyentuh angka 70 persen.
“Capaian stunting sudah ada penurunan, tetapi yang menjadi catatan evaluasi adalah angka kunjungan balita ke Posyandu yang masih sekitar 70 persen. Cakupan ini harus kita dorong karena berpengaruh langsung pada akurasi pendataan di lapangan,” kata Junda.
Perkembangan positif juga tercatat pada angka anak tidak sekolah yang berkurang dari 37.000 menjadi 22.000 anak, serta persentase kemiskinan yang melandai dari 10,18 persen menjadi 10 persen. Sebaliknya, angka perkawinan anak di Sulbar mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 11 persen.
Junda menegaskan bahwa persoalan stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak merupakan satu kesatuan lingkaran masalah sosial yang saling berkaitan sehingga tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Sekda menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghilangkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan kampus, dunia usaha, hingga media.
“Saya tekankan kepada seluruh OPD untuk menanggalkan ego sektoral. Ukuran keberhasilan program ini bukan karena satu OPD menonjol, melainkan saat masyarakat benar-benar merasakan kesejahteraan,” tegasnya.
Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, Pemprov Sulbar juga tengah membenahkan dashboard digital Pastipadu untuk menyajikan integrasi data yang presisi demi memastikan setiap intervensi kebijakan tepat sasaran.
(*/w)
