MAMUJU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmen memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital (PEMDI) Tahun 2026.
Penilaian interview tersebut digelar secara virtual, Kamis (1/10/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, bersama tim asesor pusat.
Junda mengatakan evaluasi PEMDI tidak hanya bertujuan menilai capaian pemerintah daerah. Menurutnya, evaluasi juga penting untuk memastikan transformasi digital berjalan terarah, terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tentu Pemprov Sulbar memandang evaluasi ini bukan semata-mata sebagai proses penilaian, tetapi yang terpenting adalah upaya untuk memastikan transformasi digital pemerintahan di Sulbar itu berjalan secara terarah, terpadu, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Junda.
Junda hadir sebagai Ketua Tim Koordinasi Pemerintahan Digital bersama para Asisten Setda serta enam OPD pengampu transformasi digital, yakni Dinas Kominfo dan Persandian, Biro Organisasi, Bapperida, BPKAD, BKPSDM dan Inspektorat.
Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan bahwa penerapan pemerintahan digital menjadi tanggung jawab lintas perangkat daerah.
“Ini lengkap dengan tim, dengan maksud bahwa kami benar-benar serius bagaimana pemerintahan di Pemprov Sulbar ini sudah menerapkan sistem digital,” tegasnya.
Junda menjelaskan, tahun 2026 menjadi fase awal penerapan Pemerintahan Digital. Sistem ini sebelumnya dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pada evaluasi sebelumnya, SPBE menggunakan 47 indikator. Sementara pada fase awal PEMDI 2026 terdapat 20 indikator.
Meski jumlah indikator lebih sedikit, Junda mengatakan proses penerapan dan pembuktian dalam evaluasi PEMDI memiliki tantangan yang lebih berat.
