MAMUJU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mempercepat pendataan digital warga untuk program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Hingga 1 Oktober 2026, Sulbar mencatat 46.162 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 10,2 persen dari target 454.859 KK.
Capaian tersebut menempatkan Sulawesi Barat di peringkat keenam nasional untuk persentase cakupan pendataan di tingkat provinsi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan percepatan pendataan dilakukan dengan memperluas jumlah agen Perlinsos.
Agen pendataan melibatkan berbagai unsur, mulai dari ASN, aparat desa, TNI, Polri, pendamping sosial hingga masyarakat umum. Langkah ini dilakukan agar pendataan dapat menjangkau lebih banyak warga.
“Agen yang melakukan pendataan terbanyak dari unsur ASN Pemda. Untuk sementara ini, Sulbar di urutan keenam nasional pada level provinsi,” ujar Ridwan.
Berdasarkan data portal digital Perlinsos per 1 Oktober 2026, kontribusi terbesar berasal dari Pegawai Pemda, baik ASN maupun PPPK. Selanjutnya terdapat Pendamping PKH, kanal self service, Pendamping TKSK, operator desa serta unsur TNI dan Polri.
Jika dilihat berdasarkan wilayah di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar mencatat cakupan pendataan tertinggi dengan persentase 28,5 persen.
