MAMUJU, Komisi II DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan tersebut membahas sinkronisasi program dan rencana kerja sektor kelautan dan perikanan, khususnya untuk pelaksanaan program tahun anggaran 2027.
Rombongan Komisi II DPRD Polman dipimpin Amir dan diterima Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, didampingi Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Ilham, di Aula DKP Sulbar, Mamuju.
Dalam pertemuan tersebut, DKP Sulbar memaparkan sejumlah program yang direncanakan untuk Kabupaten Polewali Mandar pada 2027.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, mengatakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya menjadi bagian dari program yang akan didorong di Polman.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja dari Komisi II DPRD Polewali Mandar. Ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah. Program prioritas DKP Sulbar ke depan berfokus pada pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai bagian dari kesepakatan antara Pemprov Sulbar dan KKP RI,” ujar Safaruddin.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan DPRD diperlukan agar program sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi nelayan serta pembudidaya ikan.
Safaruddin juga memaparkan sejumlah program strategis yang menjadi kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI setelah pertemuan Gubernur Sulbar dengan Menteri KKP.
Pemaparan kemudian dilanjutkan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulbar, Ilham. Ia menyampaikan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, termasuk perubahan kewenangan dalam pengelolaan ruang laut.
“Perubahan kewenangan pengelolaan ruang laut ini perlu kita sikapi bersama. Dibutuhkan pemahaman yang sama antara legislatif dan eksekutif agar tidak menghambat pelayanan kepada nelayan,” jelas Ilham.
Selain pengelolaan ruang laut, DKP Sulbar juga mendorong optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan.
Pelabuhan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perikanan, mulai dari pendaratan hasil tangkapan, distribusi logistik hingga peningkatan nilai tambah produk perikanan.
Kunjungan kerja tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara Komisi II DPRD Polman dan jajaran DKP Sulbar.
Kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi dalam menyusun dan menjalankan program kelautan dan perikanan, terutama untuk mendukung nelayan dan pembudidaya ikan serta perekonomian masyarakat pesisir di Sulawesi Barat.
(*/w)
