MAMUJU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memastikan anggaran yang telah disusun dapat menjawab target pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, saat mewakili Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam rapat paripurna DPRD Sulbar, Selasa (15/9/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Hj. Amalia Fitri Aras, tersebut membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Gubernur mengenai Ranperda APBD Perubahan 2026.
Junda mengatakan, secara umum pandangan fraksi bersifat normatif. Namun, terdapat sejumlah poin yang menjadi perhatian, terutama terkait rasionalisasi pendapatan serta distribusi anggaran dalam APBD Perubahan.
“Ada dua hal pokok yang menjadi sorotan. Yang pertama adalah mengapa ada rasionalisasi tentang pendapatan. Itu kita akan jawab nanti malam di rapat lanjutan,” ujar Junda.
Selain persoalan pendapatan, DPRD juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan APBD Perubahan setelah ditetapkan. Menurut Junda, anggaran yang tersedia perlu didistribusikan sesuai target yang telah disampaikan pemerintah daerah.
“Yang kedua, fraksi menekankan bahwa APBD Perubahan itu sah dan wajar. Namun yang menjadi perhatian adalah agar dalam pendistribusiannya nanti benar-benar memenuhi target-target yang sudah diungkapkan Pemprov,” katanya.
Junda menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam proses pembahasan APBD Perubahan.
