Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menjelaskan bahwa PASTIPADU dirancang untuk mengintegrasikan berbagai program pemerintah yang selama ini dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Pendekatan tersebut menempatkan keluarga sebagai pusat intervensi melalui satu profil risiko, satu rencana penanganan, dan satu mekanisme pemantauan hasil.
“Inovasinya terletak pada keterpaduan,” ungkap Amujib.
Melalui pendekatan tersebut, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, hingga pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat saling melengkapi sesuai kebutuhan masing-masing keluarga sasaran.
Enam pemerintah kabupaten menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan PASTIPADU pada 2027 melalui program dan alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Pemerintah Kabupaten Mamuju, melalui Bupati Sitti Sutinah Suhardi, menyampaikan dukungan penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, pengembangan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), serta pendampingan keluarga berisiko. Pada sektor pendidikan, Mamuju menargetkan sekitar 110 anak dapat kembali mengakses pendidikan formal maupun nonformal pada 2027.
Pemerintah Kabupaten Mamasa, melalui Bupati Welem Sambolangi, menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 24,65 persen dan jumlah anak tidak sekolah menjadi 1.115 anak pada 2027. Upaya tersebut didukung penguatan pelayanan kesehatan, perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemberdayaan UMKM, bantuan pangan dan sandang, serta pembangunan rumah layak huni.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memetakan dukungan belanja prioritas sekitar Rp13,52 miliar yang selaras dengan PASTIPADU. Dukungan tersebut dilengkapi alokasi sekitar Rp48,47 miliar untuk JKN dan BPJS Ketenagakerjaan. Program yang disiapkan meliputi penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi produktif, rehabilitasi rumah tidak layak huni, Gerakan Kembali Bersekolah, serta perlindungan perempuan dan anak. Polman juga menetapkan 10 desa dan kelurahan sebagai lokasi prioritas PASTIPADU 2027.
Di Kabupaten Majene, dukungan difokuskan pada percepatan penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah, perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal, serta pencegahan perkawinan anak. Intervensi dilakukan melalui penguatan pelayanan kesehatan, pemberian makanan tambahan, peningkatan akses pendidikan, bantuan rumah layak huni, dan penyelarasan program perumahan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu juga menyiapkan sejumlah program melalui perlindungan sosial, kepesertaan JKN dan BPJS Ketenagakerjaan, pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, serta pendampingan keluarga berisiko. Pada sektor pendidikan, perhatian diarahkan pada verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah, pemberian beasiswa, serta upaya mengembalikan anak putus sekolah ke dunia pendidikan.
Adapun Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menyatakan kesiapan mendukung PASTIPADU pada 10 lokasi prioritas dengan rencana anggaran sekitar Rp42,20 miliar untuk pencegahan dan penurunan stunting. Dukungan lainnya mencakup program TAKI SOLA untuk penanganan anak tidak sekolah, pemberian beasiswa, perlindungan anak, dan pemberdayaan keluarga rentan.
Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan 60 desa dan kelurahan di enam kabupaten sebagai lokasi prioritas PASTIPADU tahun 2027. Penetapan lokus ini menjadi dasar untuk memusatkan intervensi lintas sektor kepada keluarga sasaran sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan data bersama.
Dukungan juga datang dari Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat yang menyatakan kesiapan memperkuat pemanfaatan data keluarga sebagai dasar penentuan sasaran intervensi. Kolaborasi tersebut mencakup pembangunan keluarga, percepatan penurunan stunting, perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi, jalan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan remaja.
Dalam forum tersebut turut disampaikan dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 500 unit untuk Kabupaten Mamuju yang telah memasuki tahap penetapan penerima melalui surat keputusan.
Berbagai komitmen tersebut menjadi langkah awal memperkuat keterpaduan pembangunan Sulawesi Barat pada 2027. Tantangan selanjutnya adalah memastikan seluruh rencana dukungan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terkoordinasi, memiliki sumber pendanaan jelas, serta dilengkapi indikator hasil yang terukur.
Melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, enam kabupaten, dan seluruh mitra pembangunan, Pemprov Sulbar berharap keterbatasan anggaran dapat diatasi melalui kerja sama yang lebih efektif. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, perlindungan anak, serta kesejahteraan keluarga di Sulawesi Barat.
(*/w)












