MAMUJU, Dukungan terhadap Aksi Perubahan SIPADU PEMDI di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali bertambah. Kali ini, Inspektorat Daerah Sulbar menyatakan komitmennya untuk turut mengawal pelaksanaan Pemerintah Digital (PEMDI), khususnya dari sisi pengawasan, pengendalian internal, dan pengelolaan risiko.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan Surat Pernyataan Dukungan Stakeholder oleh Inspektur Daerah Sulbar, M. Natsir, dalam pertemuan bersama Kepala Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar, Taufan Harry Prasetyo, baru-baru ini.
Pertemuan tersebut membahas dukungan Inspektorat terhadap implementasi SIPADU PEMDI, termasuk peran Inspektorat dalam memastikan pemenuhan indikator PEMDI berjalan sesuai ketentuan serta didukung bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah akan berperan mengawal aspek internal control sekaligus memastikan bukti dukung pemenuhan indikator PEMDI dapat dipertanggungjawabkan.
Inspektorat juga menjadi pengampu Indikator 9 dan 10, yang berkaitan dengan pengelolaan risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Aplikasi MARISKA.
MARISKA merupakan sistem pengelolaan risiko SPBE yang mencakup Manajemen Risiko SPBE dan Manajemen Risiko Keamanan SPBE. Pengelolaan kedua aspek tersebut dilakukan secara kolaboratif antara Inspektorat Daerah dan DiskominfoSS Sulbar, dengan pembagian peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Jadi bisa dibilang, ini kolaborasi dua perangkat daerah yaitu Inspektorat pegang sisi pengawasannya, sementara DiskominfoSS pegang sisi teknis dan keamanan sistemnya,” kata Taufan Harry Prasetyo, Selasa, 15 September 2026.
Menurut Taufan, melalui SIPADU PEMDI, Inspektorat juga akan memperoleh dukungan berupa Aplikasi MARISKA yang disiapkan untuk membantu pengelolaan risiko SPBE dan risiko keamanan SPBE.
“Namanya kerja sama, ya harus ada timbal baliknya dong. SIPADU PEMDI janji bakal kasih Aplikasi MARISKA siap pakai buat Inspektorat yaitu sistem pengelolaan Risiko SPBE yang tinggal jalan, nggak perlu dirakit dari nol,” ujarnya.
Ia menambahkan, aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu Inspektorat dalam mengelola risiko SPBE dan risiko keamanan SPBE, sekaligus mendukung pelaksanaan audit dan reviu kepatuhan perangkat daerah.
Kehadiran MARISKA diharapkan dapat menyederhanakan proses pengelolaan risiko dan membuat pelaksanaan pengawasan menjadi lebih terdokumentasi serta terukur.
Selain implementasi SIPADU PEMDI, pertemuan tersebut juga memunculkan gagasan pembentukan komunitas auditor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Komunitas tersebut diharapkan menjadi wadah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pegawai perangkat daerah untuk berbagi pengetahuan, meningkatkan kapasitas, serta membangun budaya pengawasan dan pengendalian internal secara berkelanjutan.
Gagasan tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bahan tindak lanjut bagi Pokja Tata Kelola Tim Efektif SIPADU PEMDI untuk dikaji dan dikembangkan.
Taufan menegaskan, dukungan Inspektorat Daerah Sulbar menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan SIPADU PEMDI.
Menurutnya, keterlibatan unsur pengawasan sejak awal diharapkan membuat implementasi PEMDI tidak berhenti pada pemenuhan indikator secara administratif, tetapi juga diperkuat tata kelola, pengendalian risiko, serta bukti kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Komitmen tersebut sekaligus memperkuat semangat SIPADU PEMDI untuk membangun sinergi antarpengampu indikator, sehingga pemenuhan indikator Pemerintah Digital di Sulawesi Barat dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan,” tutupnya.
(*/w)
