Mamuju, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali memperkuat komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perpanjangan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama ini difokuskan pada penguatan sistem pengaduan masyarakat, terutama melalui sistem whistleblowing atau Whistleblower System (WBS).
Rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, melalui Zoom Meeting pada Rabu, 15/4/2026, turut dihadiri oleh Kepala Inspektorat, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Pertemuan ini membahas draf perjanjian kerja sama serta penandatanganan perpanjangan kerja sama antara Pemprov Sulbar dan KPK dalam penguatan penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Junda Maulana menjelaskan bahwa kerja sama ini sudah memasuki periode kedua, dengan Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang ditunjuk sebagai pilot project dalam implementasi WBS. Sistem ini bertujuan untuk memberikan saluran pengaduan yang aman dan efisien bagi masyarakat untuk melaporkan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Evaluasi dari periode sebelumnya menunjukkan hasil yang cukup baik, sehingga Pemprov Sulbar kembali melanjutkan komitmennya dalam memperkuat sistem ini. Junda menekankan pentingnya peran aktif Pemprov Sulbar dalam menyusun program-program pengaduan dan memaksimalkan aplikasi yang telah disiapkan dalam sistem WBS.
