MAMUJU, Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat perencanaan program agar lebih matang, terukur, dan realistis. Dorongan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan dilakukan melalui rapat konsultasi Badan Anggaran (Banggar) bersama komisi-komisi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulbar, Kamis (17/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Fredy Boy, didampingi anggota Komisi III, di antaranya Gusrinaldy Sani, Catur Putra Husain, dan I Putu Suardana.
Sejumlah OPD turut hadir dalam pembahasan tersebut, yakni Bapperida, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub).
Dalam rapat, Komisi III bersama OPD mengevaluasi pelaksanaan program yang telah direncanakan sekaligus membahas penyesuaian kegiatan dalam RAPBD Perubahan 2026. Evaluasi diarahkan untuk melihat tingkat realisasi program dan kendala yang dihadapi masing-masing OPD.
Fredy Boy mengatakan, secara umum program pada OPD mitra kerja telah berjalan sesuai rencana. Namun, masih terdapat beberapa program yang belum terealisasi karena dipengaruhi faktor waktu dan ketersediaan anggaran.
“Secara umum semua OPD sudah berjalan sesuai rencana. Memang masih ada satu atau dua program yang belum terealisasi karena berkaitan dengan waktu dan anggaran, selebihnya sudah sesuai,” ujar Fredy Boy.
