Rifa’i menilai temuan tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum. Namun, ia menegaskan KAMMI tidak meminta proses hukum dipaksakan.
“Ini menyangkut uang rakyat dan kredibilitas lembaga negara. Karena itu, prosesnya tidak boleh berjalan dalam ruang gelap. Kejati Sulbar harus memberikan kepastian, bukan sekadar pernyataan bahwa perkara sedang ditangani,” ujarnya.
KAMMI meminta Kejati Sulbar membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan, memastikan pemeriksaan berjalan profesional dan tanpa tebang pilih, serta menindaklanjuti temuan BPK sesuai ketentuan hukum.
Rifa’i mengatakan KAMMI akan kembali mengambil langkah apabila dalam waktu yang dianggap wajar tidak terdapat kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
“Kami siap menggelar aksi di Kejati Sulbar untuk meminta kejelasan konkret dan pertanggungjawaban publik atas penanganan dugaan kasus ini,” katanya.
Menurut Rifa’i, langkah tersebut bukan bentuk tekanan agar seseorang dinyatakan bersalah, melainkan tuntutan agar proses penegakan hukum berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak meminta hukum dipaksakan. Kami hanya meminta hukum dijalankan secara terang dan adil. Jangan biarkan laporan masyarakat dan temuan BPK kehilangan kepastian di tengah jalan,” kata Rifa’i.(*/Ifn)
