MAMUJU, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan dan perikanan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih banyaknya kapal nelayan yang membawa dan menjual hasil tangkapan langsung ke luar Sulawesi Barat. Kondisi tersebut membuat potensi ekonomi dari sektor perikanan justru dinikmati daerah lain.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, mengatakan posisi Sulbar yang diapit oleh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah menjadi salah satu faktor yang mendorong hasil tangkapan keluar daerah. Kedua provinsi tersebut memiliki sentra pengelolaan hasil perikanan yang lebih berkembang.
Karena itu, DKP Sulbar mulai menyiapkan sejumlah langkah untuk menahan hasil tangkapan agar dapat dikelola dan memberikan nilai tambah di daerah.
Salah satunya melalui penguatan pengawasan armada menggunakan teknologi. DKP Sulbar berencana mendorong penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) dan Fish Finder bagi kapal nelayan.
“Fish finder kita anggarkan 2027 sekitar Rp500 juta. Fish finder untuk mendeteksi posisi ikan, VMS untuk radar pengecekan kapal,” ujar Safaruddin, Minggu (4/10/2026).
Selain pengawasan kapal, pemerintah juga menyiapkan penguatan infrastruktur perikanan di darat. Salah satunya dengan pembangunan kampung nelayan yang dilengkapi fasilitas penyimpanan ikan berpendingin atau cold storage.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat membuat hasil tangkapan nelayan tidak harus langsung dibawa keluar daerah untuk dipasarkan.
DKP Sulbar juga mendorong koperasi nelayan mengambil peran dalam pengelolaan fasilitas tersebut. Dengan begitu, nelayan diharapkan memiliki akses yang lebih baik terhadap sarana penyimpanan dan pemasaran hasil tangkapan.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Sentra Perikanan Palipi. DKP Sulbar menilai kawasan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas perikanan jika didukung fasilitas yang memadai.
Safaruddin mencontohkan potensi komoditas udang di Kabupaten Pasangkayu.
