MAMUJU, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan integritas aparatur sipil negara (ASN) dalam apel virtual lingkup Pemprov Sulbar, Senin 4/5/2026. Ia meminta ASN bekerja rasional, melayani masyarakat secara maksimal, dan menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan sorotan publik, termasuk pungutan ilegal.
Gubernur Suhardi menekankan bahwa situasi ekonomi global dan nasional tengah menuntut pemerintah daerah mengelola program dan anggaran dengan lebih hati-hati. Setiap kebijakan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas dokumen. Program yang tidak memberikan dampak langsung diminta untuk tidak dijalankan meski tercantum dalam APBD.
Ia juga mengingatkan pengawasan publik kini jauh lebih ketat. “Setiap tindakan pejabat publik bisa menjadi viral, baik positif maupun negatif,” ujarnya. Karena itu, praktik yang dapat menimbulkan persepsi negatif, termasuk memperlambat layanan atau pungutan, harus dihindari. Ia secara tegas melarang sekolah melakukan penarikan iuran kepada orang tua murid, meski atas dasar kesepakatan.
