Menurutnya, komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pelayanan dasar dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Selain kesehatan, pemerintah juga melakukan pembenahan sektor pendidikan, mulai dari institusi, kualitas pembelajaran hingga peningkatan kualitas guru.
SDK mengatakan pemerintah berupaya memastikan tidak ada lagi pungutan di sekolah yang dapat membebani masyarakat.
“Kita juga memastikan bahwa layanan pendidikan kita baik. Institusinya kita perbaiki, kualitasnya kita perbaiki, guru-gurunya juga kita perbaiki dan tidak ada lagi pungutan di sekolah,” katanya.
Ia menambahkan, Pemprov Sulbar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan UMKM meskipun pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Khusus Kabupaten Mamuju, anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2026 disebut mencapai lebih dari Rp40 miliar.
“Di tengah efisiensi ini, kalau tidak salah untuk tahun ini kurang lebih Rp40 miliar lebih untuk infrastruktur Kabupaten Mamuju,” ujar SDK.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Sulawesi Barat masih cukup besar. Anggaran yang tersedia harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di enam kabupaten.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat sasaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
(*/w)
