MAMUJU

Gandeng BKKBN, Pemprov Sulbar Gunakan Data SIGA untuk Percepat Penanganan Masalah Sosial

×

Gandeng BKKBN, Pemprov Sulbar Gunakan Data SIGA untuk Percepat Penanganan Masalah Sosial

Sebarkan artikel ini
Berita acara ditandatangani Kepala Bapperida Sulbar Amujib dan Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Wahidah.

MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menerima data mikro sebanyak 401.428 individu dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA) untuk memperkuat perencanaan dan penajaman sasaran penanganan berbagai persoalan sosial, mulai dari kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah hingga perkawinan usia anak.

Penyerahan data tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Data antara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat di Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar, Senin (5/10/2026).

BACA JUGA:  TKD Sulbar Berkurang Rp156 Miliar, Gubernur Minta Belanja Operasional Diefisienkan

Berita acara tersebut ditandatangani Kepala Bapperida Sulbar Amujib dan Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Wahidah. Penyerahan ini merupakan tindak lanjut permohonan Bapperida untuk mendukung pelaksanaan program PASTIPADU (Penanganan dan Pencegahan Stunting, Kemiskinan, Anak Tidak Sekolah, serta Perkawinan Usia Anak).

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, mengatakan data mikro berbasis by name by address (BNBA) menjadi fondasi penting dalam menyusun perencanaan pembangunan, menentukan sasaran intervensi, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah.

BACA JUGA:  Dinas Pangan Sulbar Siapkan Dukungan Pangan untuk Program Reforma Agraria

“Data SIGA by name by address ini akan menjadi fondasi penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Bapperida dalam menyusun perencanaan, penajaman sasaran intervensi, pemantauan, hingga evaluasi program PASTIPADU secara terpadu di Sulawesi Barat,” ungkap Amujib.

Ia menjelaskan, data yang diterima memuat beragam informasi, antara lain identitas kependudukan, kondisi kesejahteraan keluarga, status anak tidak sekolah berusia 7–21 tahun, keikutsertaan keluarga berencana, kondisi perumahan dan sanitasi, serta informasi mengenai balita, ibu hamil, dan lanjut usia.

BACA JUGA:  Kenalkan Perpustakaan Sejak Dini, Puluhan Siswa TK Kunjungi Perpusip Sulbar

Menurutnya, kelengkapan variabel tersebut dapat membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat secara lebih spesifik. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan program diharapkan tidak hanya mengacu pada gambaran umum suatu wilayah, tetapi juga mampu mengidentifikasi kelompok sasaran dan kebutuhan intervensi secara lebih tepat.