Kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama. Sejumlah wilayah tersebut memiliki akses jalan yang ekstrem dan sulit dijangkau. Selain itu, terdapat pula kendala perizinan karena pembangunan infrastruktur harus melalui kawasan hutan lindung.
Menurut Bujaeramy, kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, PLN dan pemerintah pusat agar berbagai kendala dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama.
“Oleh karena itu, koordinasi antara Dinas ESDM dan PLN UP2K Sulbar menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai tantangan tersebut. Sinkronisasi data yang akurat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan PLN dalam menyusun perencanaan yang lebih matang, termasuk dalam mengusulkan pembangunan pembangkit EBT di wilayah-wilayah yang belum terjangkau listrik,” ucapnya.
Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Husain Mansyur, menambahkan bahwa setelah pembangunan PLTMH Sandapang selesai, pembangkit tersebut selanjutnya akan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pertemuan antara Dinas ESDM dan PLN UP2K Sulbar menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data sebagai dasar percepatan pembangunan infrastruktur EBT di Sulawesi Barat.
Selain itu, kedua pihak akan menyusun langkah strategis untuk menghadapi kendala akses jalan maupun proses perizinan yang berkaitan dengan kawasan hutan.
Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan PLN dan pemerintah pusat dalam mempercepat elektrifikasi, khususnya di wilayah yang masih tertinggal dalam akses energi.
Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda pemerataan akses energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat, sejalan dengan semangat Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
(*/w)
