DPRD Polman juga menyampaikan aspirasi terkait penguatan tebing Sungai Riso, terutama di sekitar kawasan belakang masjid. Usulan tersebut akan menjadi bahan koordinasi dan penajaman prioritas berdasarkan kondisi lapangan, kewenangan dan kemampuan anggaran.
Persoalan lain disampaikan dari kawasan Campalagian-Lapeo yang mengalami genangan akibat kondisi dan kapasitas gorong-gorong. Karena sebagian infrastruktur berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat atau balai, PUPR Sulbar akan mendorong koordinasi dengan pihak terkait.
Wakil Ketua DPRD Polman, Amir, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Salah satu perhatian berada di kawasan Ceppego dan Desa Indo Makombong, terutama terkait pertemuan aliran Sungai Lakejo dan Indo Makombong serta kondisi jaringan irigasi.
Amir juga mendorong agar penanganan infrastruktur yang berkaitan dengan Sungai Mandar di wilayah Matakali tetap menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Ketua Komisi III DPRD Polman, Sarinah, turut menyampaikan aspirasi terkait konektivitas wilayah. Di antaranya peningkatan akses jalan Pao-Pao–Tutar serta akses jalan menuju wilayah Besoangin dan kawasan Pallang-Pallang–Tibung.
Sekretaris Dinas PUPR Sulbar, Muhammad Ridwan Alimulk, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan DPRD Polman akan diinventarisasi dan menjadi bahan sinkronisasi perencanaan pembangunan.
“Pertemuan ini penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan DPRD kabupaten. Aspirasi yang disampaikan akan kami inventarisasi dan komunikasikan dengan bidang teknis terkait untuk menjadi bahan dalam penyusunan dan penajaman program,” ujarnya.
Pertemuan tersebut berlangsung menjelang pembahasan APBD Pokok Tahun Anggaran 2027. Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai penting agar usulan pembangunan dapat disesuaikan dengan kewenangan, kondisi teknis, tingkat kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Melalui koordinasi tersebut, PUPR Sulbar dan DPRD Polman membahas kebutuhan pembangunan yang mencakup jalan dan jembatan, irigasi, pengendalian banjir, drainase hingga pelayanan dasar.
(*/w)
