Simboro.id, Polewali Mandar – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya mengkritik keras proses pembahasan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tengah berlangsung di DPRD Kabupaten Polewali Mandar. KAMMI menilai alokasi waktu pembahasan yang hanya berlangsung selama tiga hari sangat terburu-buru, melompati kedalaman analisis, serta terkesan sebatas formalitas administratif semata.
Ketua KAMMI Mandar Raya, Rifai Pattola, menegaskan bahwa DPRD Polman seharusnya bersikap transparan dan mempublikasikan proporsi program dari setiap OPD secara terbuka ke publik. Hal ini penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membedah dan mengawasi arah kebijakan anggaran daerah.
KAMMI Mandar raya, selalu mendukung untuk keterbukaan informasi publik karna itu sebagai prinsip dasar demokrasi, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah harusnya tidak menghianati prinsip tersebut
“DPRD harus terbuka terkait proporsi program tiap OPD, minimal dipublikasikan ke publik. Ini penting agar menjadi bahan analisis bersama. Kita perlu menguji secara terbuka: apakah Renja setiap OPD ini sudah proporsional, holistik, dan benar-benar berorientasi pada pelayanan publik, atau hanya rutinitas belanja komsumtif?” tegas Rifai dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
Rifai, menambahkan bahwa waktu tiga hari sama sekali tidak logis untuk menelaah dokumen perencanaan yang krusial bagi hajat hidup rakyat Polewali Mandar. Banyak persoalan fundamental daerah yang membutuhkan pencermatan mendalam dan solusi anggaran yang konkret.
Beberapa poin krusial yang disoroti KAMMI Mandar Raya meliputi:
