MAMUJU, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempertajam program prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027. Belanja yang dinilai tidak produktif diminta dikurangi, sementara anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Suhardi Duka saat memimpin pemaparan RKA 2027 sejumlah OPD di Ruang Gubernur Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 16/9/2026.
Pemaparan tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, dan dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan anggaran sebelum Rancangan APBD (RAPBD) 2027 diserahkan kepada DPRD Sulbar.
Sekda Sulbar Junda Maulana mengatakan, pemaparan RKA dilakukan untuk melihat secara langsung rencana program dan kegiatan yang disusun masing-masing OPD untuk tahun anggaran 2027.
“Kegiatan hari ini, kita mau melihat apa rencana program kegiatan di masing masing OPD untuk tahun 2027,” kata Junda.
Menurut Junda, Gubernur meminta setiap program yang masuk dalam rancangan anggaran memiliki keterkaitan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, OPD diminta tidak sekadar menyusun kegiatan berdasarkan kebutuhan internal perangkat daerah.
“Harapan Pak Gubernur bahwa anggaran anggaran yang di program itu betul-betul untuk bisa langsung menjawab tantangan permasalahan permasalahan yang ada, kita mengurangi belanja belanja yang tidak produktif, tapi kita fokuskan di belanja belanja yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Junda menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 untuk sementara masih mengacu pada pola anggaran tahun berjalan. Hal itu dilakukan karena kondisi fiskal untuk tahun depan belum sepenuhnya diketahui.
Jika kemampuan anggaran mengalami perubahan, baik meningkat maupun menurun, struktur program dan belanja akan kembali disesuaikan.
“Kalau anggaran itu sama atau berkurang dari tahun ini, maka akan kita di rasionalisasikan lagi,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap program yang akhirnya masuk dalam APBD 2027 tetap harus mengacu pada prioritas pembangunan daerah serta mempertimbangkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Intinya apa kita mengharapkan bahwa prioritas prioritas pembangunan itu kita pertajam. Kemudian pengelolaan anggaran itu kita maksimalkan, kita efisienkan yang penting adalah berdampak kepada masyarakat, itu kunci utamanya itu,” pungkasnya.
Pemaparan RKA oleh OPD menjadi bagian dari tahapan awal penyusunan RAPBD 2027 sebelum dokumen anggaran tersebut memasuki pembahasan bersama DPRD Sulbar.
(*/w)
