Menurut SDK, salah satu penguatan yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan keberadaan PPPK agar dapat mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan Pastipadu di lapangan.
“Dari paparan, yang saya catat banyak. Ada beberapa hal yang menjadi baseline saya, yang pertama adalah PPPK. PPPK ini tugaskan sebagian di penanganan Pastipadu. Kalau kita kekurangan pendata dan lain sebagainya, tugaskan PPPK di kecamatan,” ujar Suhardi Duka.
Ia menjelaskan, keterlibatan PPPK akan membantu pemerintah memperkuat pemetaan kondisi masyarakat, termasuk memastikan data penerima manfaat dan kebutuhan warga lebih akurat.
“Nanti kita alokasi PPPK ini untuk masuk di Pastipadu,” tegasnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi sumber daya aparatur, Pemprov Sulawesi Barat berharap Program Pastipadu dapat berjalan lebih efektif dalam mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan di seluruh wilayah Sulbar.
(*/mi)
