MAMUJU, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menargetkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) lahan sawah Sulbar dari 1,4 menjadi 2 sebagai strategi memperkuat produksi pangan daerah tanpa harus membuka lahan sawah baru secara besar-besaran.
Menurut SDK, peningkatan IP tersebut memiliki dampak yang setara dengan mencetak sekitar 15 ribu hektare sawah baru, sehingga menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan swasembada pangan.
Hal itu disampaikan Suhardi Duka saat membuka Rapat Koordinasi Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Provinsi Sulawesi Barat di Aula Poltekkes Kemenkes Mamuju, Senin (13/7/2026).
Kegiatan yang digelar Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian tersebut mengangkat tema “Penguatan Peran Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Percepatan Swasembada Pangan melalui Pendampingan dan Modernisasi Pertanian.”
Rakor tersebut diikuti ratusan penyuluh pertanian dari enam kabupaten di Sulawesi Barat dan dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sulbar Ajbar serta Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian Idha Widi Arsanti secara virtual.
Dalam arahannya, SDK menegaskan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran penting sebagai penggerak utama peningkatan produktivitas pertanian dan keberhasilan program swasembada pangan.
Ia menyebut perubahan status penyuluh pertanian menjadi pegawai pemerintah pusat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat dukungan terhadap tugas penyuluh di lapangan.
“Karena kemampuan daerah semakin tertekan, tunjangan fungsional maupun operasional penyuluh sulit mengalami peningkatan. Sekarang penyuluh menjadi pegawai pemerintah pusat. Gajinya di pusat, tunjangannya di pusat, operasionalnya juga di pusat. Dengan demikian sekarang penyuluh lebih sejahtera,” ujar Suhardi Duka.
Menurutnya, pertanian merupakan sektor fundamental dalam menjaga ketahanan bangsa. Ketersediaan pangan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas dan kemandirian negara.
“Suatu negara yang kekuatan pertaniannya lemah sangat rawan dari sisi ketahanan bangsanya. Karena itu Presiden Prabowo menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional,” katanya.
SDK menjelaskan, produksi beras nasional saat ini berada pada kisaran 32–34 juta ton dengan kebutuhan konsumsi sekitar 30–32 juta ton. Namun kondisi tersebut tetap harus dijaga dengan meningkatkan produktivitas untuk menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kekeringan, dan bencana alam.
