MAMUJU, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenham) Sulawesi Barat bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar mendorong aparatur kesehatan menerapkan pelayanan yang berperspektif hak asasi manusia (HAM).
Dorongan tersebut disampaikan dalam forum penguatan kapasitas ASN sektor kesehatan yang digelar di Aula Pengayoman Kanwil Kemenham Sulbar, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan diikuti jajaran DKPPKB Sulbar dan perwakilan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat. Forum diskusi dipandu Rendi Rivaldi.
Kepala Kanwil Kemenham Sulbar, I Gde Sandi Gunasta, mengatakan pelayanan kesehatan menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur.
Menurutnya, aparatur kesehatan perlu terus mengevaluasi kualitas pelayanan publik sekaligus membangun budaya kerja yang profesional.
Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam sistem pelayanan kesehatan.
Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, mengatakan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dipenuhi pemerintah secara adil dan tanpa diskriminasi.
Ia menjelaskan terdapat empat indikator utama dalam pelayanan kesehatan yang berperspektif HAM.
Keempat indikator tersebut meliputi ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan (availability), keterjangkauan akses (accessibility), penerimaan terhadap budaya dan privasi pasien, serta mutu pelayanan sesuai standar (quality).
Putri juga menekankan pentingnya perlindungan dan akomodasi bagi kelompok rentan. Kelompok tersebut antara lain lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, balita, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), serta masyarakat kurang mampu di wilayah terpencil.
Selain itu, setiap indikator capaian kesehatan perlu dianalisis berdasarkan data yang terpilah. Langkah ini penting untuk melihat apakah masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memperoleh layanan kesehatan dasar secara memadai.
Melalui forum tersebut, aparatur kesehatan di Sulawesi Barat diharapkan mampu meningkatkan pelayanan yang humanis, inklusif, dan akuntabel.
Upaya tersebut diharapkan mendukung terwujudnya masyarakat Sulawesi Barat yang sehat dan sejahtera, sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka.
