Menurutnya, keberagaman Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari identitas bangsa.
Perbedaan agama, suku, budaya, dan latar belakang sosial tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan.
Suhardi juga menyinggung peran organisasi keagamaan dalam membangun toleransi. Ia mencontohkan Nahdlatul Ulama yang menurutnya memiliki ajaran dan tradisi yang menekankan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman.
“Saya adalah Nahdiyin. Memang di situ kita sadar bahwa kita berbeda. Ada perbedaan agama dan lain sebagainya. Itulah yang mungkin bisa juga kita berikan pemahaman kepada generasi muda kita,” ujarnya.
Suhardi juga mengingatkan konsekuensi hukum bagi seseorang yang telah masuk dalam proses penindakan terkait tindak pidana terorisme.
Menurutnya, proses hukum dalam perkara terorisme dapat memberikan dampak panjang terhadap masa depan seseorang.
“Jadi bila orang sudah berusia 40 tahun baru masuk penjara karena teroris, tambah 20 tahun atau 60 tahun baru keluar. Jadi panjang sekali. Jadi saya kira ini menjadi bagian pelajaran kita, pemahaman kita,” katanya.
Karena itu, ia menilai langkah pencegahan perlu dilakukan sebelum seseorang terpapar paham radikal dan masuk dalam proses hukum.
Dialog IRET tersebut menghadirkan Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta sebagai keynote speaker. Dua praktisi atau pegiat deradikalisasi, Muhammad Sofyan Sauri dan Suryadi Masud, hadir sebagai narasumber.
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Polda Sulbar, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Ratusan peserta mengikuti kegiatan secara luring maupun daring dari berbagai unsur masyarakat.
Suhardi berharap dialog tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat langkah pencegahan IRET di Sulawesi Barat.
“Kesadaran inilah sehingga pada hari ini kita ada di sini untuk kita mencari solusi yang sama,” ujarnya.
Ia menegaskan, menjaga Sulawesi Barat tetap aman bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan.
Pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, keluarga, dan masyarakat luas memiliki peran dalam membangun lingkungan yang dapat mencegah intoleransi dan paham kekerasan.
(*/w)
