Ia menjelaskan, penguatan keterbukaan informasi juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi tersebut menjadi landasan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik.
Ridwan menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari praktik demokrasi yang mencerminkan integritas dan akuntabilitas pemerintah.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, KominfoSS Sulbar terus mengintegrasikan berbagai kanal informasi pemerintah, mulai dari situs web resmi, media sosial, hingga optimalisasi layanan pengaduan SP4N-LAPOR!.
Selain itu, Ridwan mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih aktif memperbarui dan memaksimalkan penyajian informasi pada situs web masing-masing.
Penguatan pengelolaan kanal informasi dan pengaduan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta memantau tindak lanjut laporan yang disampaikan.
Melalui optimalisasi SP4N-LAPOR! dan penguatan keterbukaan informasi, Pemprov Sulbar berharap terbangun komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan. (*/w)












